India Luncurkan Kebijakan Anti Bloatware, Ponsel Makin Bersih nan Enteng?

Hitekno.com - India dilaporkan berencana untuk memperkenalkan aturan keamanan baru yang akan memaksa produsen smartphone untuk mengizinkan penghapusan aplikasi pra-instal dan mewajibkan penyaringan pembaruan sistem operasi utama.

Aturan tersebut sedang dipertimbangkan di tengah kekhawatiran tentang mata-mata dan penyalahgunaan data pengguna. Langkah tersebut dapat memperpanjang jadwal peluncuran di pasar smartphone terbesar kedua di dunia dan menyebabkan kerugian dalam bisnis dari aplikasi pra-instal untuk pemain termasuk Samsung, Xiaomi, Vivo, dan Apple.

Dilansir dari Gizmochina, pemerintah India sedang mempertimbangkan aturan baru untuk memastikan bahwa aplikasi pra-instal bukanlah titik keamanan lemah yang dapat dieksploitasi oleh negara asing, termasuk China, kata seorang pejabat senior pemerintah. Pemerintah telah meningkatkan pengawasan terhadap bisnis Tiongkok sejak bentrokan perbatasan tahun 2020 antara kedua negara, melarang lebih dari 300 aplikasi Tiongkok, termasuk TikTok.

Di bawah aturan baru, pembuat ponsel cerdas harus menyediakan opsi uninstall untuk aplikasi pra-instal, dan model baru akan diperiksa kepatuhannya oleh laboratorium yang disahkan oleh badan Biro Standar India. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan penyaringan setiap pembaruan sistem operasi utama sebelum diluncurkan ke konsumen.

Pasar smartphone India yang berkembang pesat didominasi oleh pemain China, dengan Xiaomi, Vivo, dan Oppo menyumbang hampir setengah dari semua penjualan, sementara Samsung memiliki pangsa 20% dan Apple memiliki 3%. Perusahaan dan kementerian TI India belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Namun, aturan baru tersebut dapat menimbulkan tantangan bagi produsen ponsel cerdas, terutama bagi mereka yang menjual perangkat mereka dengan aplikasi berpemilik atau pra-instal yang dengannya mereka memiliki perjanjian monetisasi.

Beberapa eksekutif industri telah menyatakan keprihatinan bahwa lebih banyak pengujian dapat memperpanjang jadwal persetujuan untuk smartphone dan menghambat strategi go-to-market perusahaan. Meskipun demikian, pemerintah India telah memutuskan untuk memberi pembuat smartphone waktu satu tahun untuk mematuhi aturan baru setelah mulai berlaku, tanggal yang belum ditetapkan.