Mulai Juli, Beli Game PC di Steam Bakal Dikenai Pajak 10 Persen

Hitekno.com - Upaya pemerintah untuk menarik pajak dilakukan makin meluas. Salah satunya dalam pembelian produk digital, termasuk game PC.

Tidak hanya impor barang fisik, pembelian produk dan jasa dalam bentuk digital dari luar negeri juga dikenakan pajak.

Hal ini telah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diterbiltkan 5 Juli 2020.

Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, jumlah PPN yang dipungut dari barang dan jasa digital sebesar 10 persen.

Hal ini tentu saja berdampak buat kamu yang hendak beli game PC melalui Steam. Yang nantinya akan dibebani oleh PPN 10 persen.

Mulai Juli 2020, setiap pembelian produk digital di Steam akan dikenai pajak. Termasu kamu yang beli game PC di platform distribusi digital tersebut.

Kabar ini juga telah terkonfirmasi dalam situs resmi Steam Games Partner. Yang memuat daftar negara yang mengenakan pajak pada game PC dan produk digital di Steam.

Dalam situs ini termuat kalau Indonesia menetapkan pajak 10 persen dan pemungutannya akan dimulai pada 1 Juli 2020 mendatang.

Pembebanan pajak ini tentu saja meningkatkan jumlah uang yang harus kamu bayarkan untuk membeli game maupun DLC di Steam.

Misalnya, harga game PC di Steam sebesar Rp 500 ribu. Makan dikenakan pajak 10 persen sebesar 50 ribu. Kamu harus membayarnya sebesar Rp 550 ribu.

Di tanggal yang sama, Arab Saudi juga memberikan pajak namun dengan persentase lebih tinggi. Negara Timur Tengah tersebut menarik pajak 15 persen.

Sebelumnya, Arab Saudi hanya menarik pajak 5 persen saja dari gamer yang beli game PC di Steam. Namun 1 Juli 2020 mendatang naik jadi 15 persen.

Dibandingkan negara lain, pajak 10 persen yang ditarik pemerintah Indonesia bukanlah yang tertinggi di Steam.

Beberapa negara seperti Latvia, Lithuania, Iceland, Republik Ceko, dan Hungaria menarik pajak lebih dari 20 persen setiap pembelian di Steam dari warganya.

Sudah sewajarnya negara menarik pajak dari produk digital, termasuk mereka yang beli game PC dari luar negeri. Semua demi pembiayaan negara yang lebih baik.