CEK FAKTA: Benarkah jika Ibu Kota Pindah Anies Akan Jual Gedung Pemerintah?

Hitekno.com - Beredar postingan di media sosial berisi klaim dengan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menyebut kalau gedung-gedung pemerintah bakal dijual jika Ibu Kota negara Indonesia pindah.

Bernarkan Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah jika Ibu Kota pindah seperti dalam klaim tersebut?

Kabar itu dibagikan oleh seorang pengguna Facebook dengan mencantumkan sebuah link artikel berita berjudul "Ibu kota Pindah, Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat" yang dimuat di situs metrotv-2020[dot]blogspot.com pada Jumat, 19 Juni 2020.

Adapun kutipan artikel dalam berita tersebut adalah sebagai berikut:

“Dia juga yakin Jakarta bisa menjadi pusat bisnis global.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, optimistis pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur takkan menghambat pertumbuhan ekonomi Jakarta. Malah, dia menyebut kota ini akan menjadi pusat bisnis global. BacaSelengkapnya>>>>”

Lantas benarkah Gubernur Anies Baswedan akan menjual gedung-gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota negara pindah?

Penjelasan

Berdasarkan cek fakta dan penelusuran dari Turnbackhoax.id -jaringan Suara.com, klaim yang menyebut bahwa Gubernur Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.

Judul dalam artikel berita "Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat" adalah judul suntingan dari sebuah situ yang tidak diketahui proses verifikasinya.

Diketahui, situs resmi dari media Metro TV adalah metrotvnews.com, bukan seperti yang tercantum dalam unggahan tersebut.

Sementara judul asli dari foto artikel berita tersebut adalah "Ibu Kota Pindah, Anies Bakal Manfaatkan Gedung Pemerintah Pusat" yang dimuat di situs dream.co.id pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

Selain itu, tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa Anies akan menjual gedung-gedung milik pemerintah pusat.

Kesimpulan

Hasil cek fakta pada klaim yang menyebut bahwa Gubernur Anies Baswedan akan menjual gedung-gedung milik pemerintah pusat adalah klaim yang salah.

Konten tersebut memuat sebuah judul berita yang telah disunting dari sebuah situs abal-abal sehingga menciptakan sebuah konten palsu yang dikategorikan sebagai hoaks. (Suara.com/Farah Nabilla).