India Resmi Larang Cryptocurrency Sebagai Metode Pembayaran

Hitekno.com - India resmi mengumumkan pelarangan pemakaian cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

Namun India tidak sepenuhnya menolak kripto, karena negara ini berencana mengatur cryptocurrency sebagai aset perdagangan.

Menurut laporan yang muncul di Economic Times, negara tersebut akan menghentikan penggunaan Bitcoin atau Ethereum untuk pembayaran.

Namun, mereka masih bisa dimiliki sebagai aset seperti saham, emas atau obligasi.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi juga dilaporkan akan melarang iklan dari perusahaan kripto yang mendorong orang untuk berinvestasi.

Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan industri kripto beberapa waktu lalu untuk membahas masa depan kripto di negara tersebut.

Ini terjadi pada saat India perlahan membuka gagasan untuk menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah.

Pada Agustus, Unocoin, situs perdagangan bitcoin, mengizinkan penggunanya untuk membeli voucher dari lebih dari 90 merek berbeda menggunakan Bitcoin, memungkinkan orang membeli apa saja mulai dari pizza Domino hingga es krim dari Baskin Robbins.

Saat ini, tidak ada peraturan atau larangan cryptocurrency di negara ini, sebagaimana melansir laman Metro.uk, Jumat (19/11/2021).

Komunitas kripto telah berulang kali meminta otoritas India untuk diklasifikasikan sebagai aset, daripada sebagai mata uang dan pemerintah tampaknya mendengarkan.

Kemungkinan akan diberlakukan untuk mengatur cryptocurrency dengan Securities and Exchange Board of India (Sebi) sebagai regulator yang ditunjuk.

Baru hari ini, Perdana Menteri India Narendra Modi secara terbuka berbicara tentang kripto untuk pertama kalinya, di forum yang diselenggarakan oleh Australian Strategic Policy Institute.

"Penting bagi semua negara demokratis untuk bekerja sama dalam hal ini dan memastikannya tidak jatuh ke tangan yang salah, yang dapat merusak generasi muda kita," kata Modi.

Pemerintah India sedang mencari untuk memperkenalkan RUU tersebut dalam sesi musim dingin mendatang di Parlemen.

Sementara undang-undang yang akan datang akan menempatkan kunci dalam pekerjaan untuk adopsi konsumen kripto di India, RUU tersebut merupakan peningkatan dari rencana awal untuk sepenuhnya melarang kripto di negara tersebut.

Sebagian besar pemerintah sementara melarang aset kripto pribadi masih terbuka untuk mempromosikan blockchain, teknologi basis data aman yang merupakan tulang punggung mata uang virtual tetapi juga sistem yang menurut para ahli dapat merevolusi transaksi internasional.

China adalah salah satu negara yang telah mengambil sikap keras terhadap kripto, melarang perdagangan kripto dan menghilangkan aktivitas sisa, mengklaim bahwa hal itu merugikan upaya China untuk netralitas karbon.

Begitu juga di Indonesia, cryptocurrency atau mata uang kripto tidak dijadikan alat pembayaran. Namun dianggap sebagai aset perdagangan. (Suara.com/ Dythia Novianty).