Dorong Vaksinasi Kelompok Disabilitas, Pemprov DIY Manfaatkan WhatsApp

Hitekno.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) punya cara sendiri dalam mendorong program vaksinasi terutama kepada kelompok disabilitas. Dalam rilis yang diterima tim HiTekno.com, Pemprov DIY memanfaatkan WhatsApp untuk mendorong program vaksinasi.

Program vaksinasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karenanya perlu digalakkan program vaksinasi yang inklusif, terutama untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk disabilitas. Namun, diakui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut sulit dilakukan dan perlu memiliki strategi khusus.

"Saat vaksinasi masyarakat umum dilakukan, vaksinasi kepada disabilitas juga dilakukan. Pada saat itu, belum terpilah antara data disabilitas dan non disabilitas. Jadi ketika data itu muncul, mungkin sudah ada ribuan warga disabilitas yang sudah divaksin," ujar Kepala Bidang Sumber
Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta, M. Agus Priyanta secara daring dalam acara Diskusi Terbatas dengan tema ‘Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi COVID-19 yang Inklusif’ di Hotel Four Point, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/08/2022).

Turut hadir dalam diskusi terbatas tersebut antara lain Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Selatan, Arman Bausat yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Junaedi B. yang mewakili Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dyah Puspita Dewi, dan Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadhan.

Adapun narasumber lain yang hadir secara online antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar.

Agus mengungkapkan, dalam melakukan vaksinasi kepada kelompok disabilitas, Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta memulainya melalui komunikasi dengan kepada komunitas tersebut. Termasuk melalui grup WhatsApp.

Saat itu, dua bulan setelah dimulainya pelaksanaan program, pemerintah daerah sudah membentuk forum sosialisasi bernama Forum Sosialisasi Disabilitas yang terdiri dari 3 kelompok besar dalam grup WhatsApp.

Tiga kelompok besar tersebut adalah kelompok tuna rungu dan tuna wicara, tuna netra, serta kelompok di luar tuna rungu dan wicara. Melalui grup pesan instan tersebut, kampanye vaksinasi pertama pada warga difabel di Yogyakarta dilakukan. Saat itu sekitar 60 warga difabel telah
terdaftar dalam program vaksinasi.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi, Dinas Kesehatan Yogyakarta juga bekerja sama dengan Dinas Sosial. Selain itu, di Puskesmas juga telah dibuka fasilitas pelayanan vaksinasi untuk warga disabilitas yang telah meluas hingga ke fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri.

Menurut Agus, desa-desa di pelosok Yogyakarta juga diberdayakan untuk mendirikan pos-pos pelayanan vaksinasi bagi warga disabilitas. Dengan demikian, strategi pelayanan vaksinasi bagi warga difabel di Yogyakarta dilakukan melalui lembaga sosial, media sosial, tenaga kesehatan, serta melibatkan masyarakat di perkotaan dan kabupaten.

Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama dengan Katadata menyelenggarakan diskusi terbatas bersama pemerintah daerah yang melibatkan empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta 16 kabupaten/kota yang ada di empat provinsi tersebut.

Diskusi terbatas ini bertujuan untuk mengembangkan praktik baik penyelenggaraan vaksinasi, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko.

Komunikasi risiko sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional menjadi hal penting dalam konteks mendorong kegiatan vaksinasi di masyarakat. Mengingat, pemerataan program vaksinasi masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, salah satunya
terkait akses vaksin bagi kelompok rentan.