Siapa Sangka: Amerika Punya Kembaran Kementerian Penerangan, Tugasnya Nyensor Medsos

Hitekno.com - Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS diam-diam meningkatkan upayanya untuk menyensor dan menekan informasi yang dianggapnya berbahaya.

Dilansir dari Russia Today, sebuah badan yang awalnya dibuat untuk membela orang Amerika dari teror sekarang malah mengancam kebebasan berbicara di mana-mana secara online, dan melakukannya dengan bantuan aktif dari perusahaan teknologi besar.

Ini semua terungkap dalam dokumen bocor yang diperoleh jurnalis Ken Klippenstein dan Lee Fang.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah makalah yang menunjukkan bahwa DHS (atau "Dewan Tata Kelola Disinformasi" alias DGB) yang sangat kontroversial dan dikecam secara luas  – dan ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap kebebasan berbicara .

Awal mulanya

Badan tersebut diumumkan dengan meriah pada 27 April lalu. Pejabat pemerintah, pakar, dan jurnalis arus utama sangat mengapresiasi kabar ini

Hanya tiga minggu kemudian, DGB dibekukan tanpa batas waktu.

Pendukung kebebasan berbicara wajar jika merasa takut dengan dewan ini karena dewan tersebut akan berfungsi sebagai unit sensor negara.

Mereka akan mendikte apa yang benar dan tidak benar, apa yang boleh dipikirkan oleh warga negara, dan sumber informasi mana yang harus dibungkam dan dideplatformasi.

Banyak kritikus menyamakan badan tersebut dengan Kementerian Kebenaran pada dengan novel berjudul 1984 karangan Orwell, seperti yang bercerita tentang mimpi buruk dystopia.

Pada hari-hari sebelum penutupannya pada 18 Mei, mereka sering berjanji bahwa DGB tidak akan memiliki "otoritas operasional," dengan kata lain kekuasaan untuk membuat dan menegakkan kebijakan.

Skandal 22 hari seputar Dewan sebagian besar telah dilupakan setengah tahun kemudian, dan Sekretaris Keamanan DHS Alejandro Mayorkas secara resmi menutup lembaga itu untuk selamanya pada bulan Agustus 2022.

Hal ini mungkin telah menciptakan kesan di antara para kritikus bahwa bahaya yang menanti para pendukung kebebasan berbicara telah dikalahkan secara permanen.

Namun dokumen baru yang bocor menunjukkan pembicaraan tentang "jeda" dan shutdown, membuat banyak orang terkecoh.

Rencana jeda sementara ini diduga dirancang untuk bikin orang-orang lupa dengan badan tersebut.

Dewan mungkin tidak lagi di atas kertas, tetapi semua fungsinya telah diteruskan ke Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur, sebuah divisi dari DHS.

Dan jelas bahwa di antara tanggung jawab itu adalah mengawasi konten online, dan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh platform media sosial, mesin pencari, dan situs web.

Bagaimana kabar terkini?

Sebuah laporan yang dihasilkan oleh komite penasihat Badan pada Juni tahun ini adalah di antara makalah yang bocor.

Ini menyatakan bahwa CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) "diposisikan untuk memainkan peran yang unik dan produktif dalam membantu mengatasi tantangan" dari "disinformasi."

Memperhatikan bahwa internet dan khususnya platform media sosial telah mengganggu peran penjaga gerbang tradisional dalam penyebaran informasi, laporan tersebut menyarankan agar CISA mendekati masalah disinformasi dengan "seluruh ekosistem informasi yang terlihat."

Ini termasuk berpatroli dan mengatur "platform media sosial dari semua ukuran, media arus utama, berita kabel, media hiper partisan, radio bicara, dan sumber daya online lainnya," dan secara efektif mengendalikan konten mereka.