Selasa, 07 April 2020
Agung Pratnyawan : Jum'at, 02 Agustus 2019 | 17:30 WIB

Hitekno.com - Smartphone ilegal, atau sering disebut Black Market (BM) jadi perhatian banyak pihak. Bahkan tiga kementrian kompak ingin lawan smartphone BM.

Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok Peraturan Menteri (Permen) yang berkaitan dengan validasi IMEI.

Rencananya, ketiga Permen tersebut akan disahkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 sehingga bisa mengusung semangat merdeka dari smartphone ilegal alias Black Market (BM).

"Dengan keluarnya Permen dari tiga menteri ini, merupakan bentuk semangat kita agar merdeka dari smartphone BM. Semoga Permen validasi IMEI ini bisa terealisasi secepatnya," ujar Menkominfo Rudiantara dalam sebuah seminar di Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Pemerintah bakal menerapkan tiga Timeframe untuk mengendalikan IMEI smartphone, yaitu fase inisiasi, fase persiapan, dan fase operasional.

Fase inisiasi merupakan pangkal aturan ini berasal, yakni penandatanganan Permen dari Kemenperin, Kemendag, dan Kemkominfo.

Sementara dalam fase persiapan, pemerintah menyiapkan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA), menyiapkan database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP di tiga kementerian, serta penyiapan layanan konsumen.

Seminar "Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri, Negara Akibat Ponsel Black Market" di Jakarta, Jumat (2/8/2019). [Suara.com/Tivan Rahmat]

Sebagai fase pertama dan kedua, pemerintah menargetkan akan rampung dan terealisasi pada Agustus 2019.

Sedangkan tahapan terakhir, yaitu fase operasional, merupakan langkah eksekusi regulasi oleh operator seluler. Nantinya, operator seluler akan mengirimkan notifikasi kepada pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian smartphone.

Fase ketiga, pemerintah akan mengaktifkan layanan konsumen dan sosialisasi lanjutan jika ada pembaruan regulasi. Fase ini diharapkan akan terealisasi pada Februari 2020.

Kita tunggu saja perkembangan aturan mengenai IMEI dari tiga kementrian ini untuk melawan smartphone BM. (Suara.com/ Tivan Rahmat).