Jum'at, 19 April 2024
Rezza Dwi Rachmanta : Jum'at, 23 Desember 2022 | 13:49 WIB

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting dan informasi menarik lainnya.

Hitekno.com - Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai pemerintah dilarang menggunakan TikTok pada perangkat dinas. Kebijakan ini bermula dari Rancangan Undang-Undang yang disahkan Senat AS serta peringatan petinggi Federal Bureau of Investigation (FBI).

Menurut laporan Bloomberg, Direktur FBI Christopher Wray sebelumnya memperingatkan komite bahwa aplikasi milik Byte Dance berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional AS.

Pernyataan Wray menggemakan sentimen Komisaris FCC Brendan Carr, yang baru-baru ini mengklaim bahwa TikTok berfungsi sebagai alat pengawasan canggih yang mengumpulkan data pribadi dan sensitif dalam jumlah besar.

TikTok merupakan platform video pendek yang mempunyai banyak penggemar terutama di kalangan remaja. Perusahaan mengatakan pada tahun lalu bahwa aplikasi mereka telah digunakan oleh lebih dari 1 miliar pengguna di tingkat global.

Pengguna dari Amerika rata-rata menonton TikTok selama 80 menit sehari. Berdasarkan data dari Pew Research Center, sekitar 67 persen remaja AS terekam pernah menggunakan aplikasi TikTok.

Ilustrasi TikTok. (Pixabay)

Dikutip dari CNet, TikTok menanggapi tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka sedang bernegoisasi dengan pemerintah AS sejak bulan lalu.

"Masukan FBI sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari negosiasi kami yang sedang berlangsung dengan pemerintah AS. Meskipun kami tidak dapat mengomentari secara spesifik diskusi rahasia tersebut, kami yakin bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi persyaratan terkait masalah keamanan nasional AS yang masuk akal," ungkap juru bicara TikTok.

Chris Wray, mengatakan bahwa TikTok dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan mata-mata dari pemerintah China.

Beijing memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritma TikTok dengan cara yang akan memfasilitasi "operasi pengaruh" di AS, klaim Chris Wray.

“Semua hal ini berada di tangan pemerintah yang tidak berbagi nilai-nilai kita dan memiliki misi yang sangat bertentangan dengan kepentingan terbaik Amerika Serikat. Itu harus menjadi perhatian kita," ungkap Chris Wray.

Meski TikTok sedang bernegoisasi, kebijakan pelarangan TikTok untuk pegawai pemerintah sudah diaplikasikan oleh banyak negara bagian.

Deretan negara bagian yang sudah melarang pegawainya untuk menginstal TikTok termasuk Alabama, Arkansas, Iowa, Georgia, Maryland, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, dan Virginia.

Kebijakan di atas merupakan salah satu keputusan pemerintah AS yang menekan perusahaan teknologi asal China. Mereka sebelum ini juga memasukkan Yangtze Memory Technologies (produsen chip), Huawei dan ZTE (perusahaan telekomunikasi) ke dalam daftar hitam.

BACA SELANJUTNYA

Visa Digital Nomad: Bekerja Sambil Liburan Keliling Dunia