Diminta oleh 5 Negara, Netflix Pernah Menghapus 9 Film Ini

hitekno.com - Saat ini, Netflix mulai transparan terhadap berbagai kebijakan setiap negara dalam menanggapi deretan film pada kontennya. Selama 23 tahun berdiri, untuk pertama kalinya Netflix membeberkan film-film apa saja yang pernah dihapus pada platform.

Hal tersebut dinilai penting karena Netflix bermaksud mengembangkan bisnis mereka di luar negeri.

Mereka ingin bersikap transparan tentang cara mereka menangani upaya penyensoran di pasar yang ingin diinvestasikan.

Dalam laporan yang berjudul Environmental Social Governance (Tata Kelola Sosial Lingkungan), Netflix menjelaskan bahwa mereka telah menghapus 9 film sejak tahun 2015.

Menurut laporan dari Axios, Netflix telah menerima tiga tuntutan tertulis dari pemerintah Singapura yang mencakup lima konten film dan masing-masing 1 konten dari Selandia Baru, Vietnam, Jerman dan Arab Saudi.

Tuntutan penghapusan konten biasanya merupakan cerminan dari nilai atau hukum yang berlaku pada masyarakat setempat.

Sebagai contoh, pada tahun 2018, Singapura meminta Netflix untuk menghapus TV-series memasak ganja yang berbasis di California karena ganja ilegal di Singapura.

Penghapusan penting lainnya termasuk episode khusus stand-up comedy milik Hasan Minhaj berjudul "Patriot Act" atas permintaan tertulis pada tahun 2019 dari pemerintah Arab Saudi.

Dilansir dari The Verge, beberapa film yang telah dihapus di Netflix termasuk The Bridge (tahun 2015 di Selandia Baru), Full Metal Jacket (tahun 2017 di Vietnam), Night of the Living Dead (tahun 2017 di Jerman), dan episode "Arab Saudi" dari Patriot Act (tahun 2019 di Arab Saudi).

Pada tahun 2018 hingga 2020, Singapura menjadi negara terbanyak yang menyampaikan tuntutan tertulis, dengan total lima konten film sekaligus.

Beberapa konten film Netflix yang telah dihapus di Singapura termasuk Cooking on High, The Legend of 420, Disjointed, The Last Temptation of Christ dan The Last Hangover.

Netflix menekankan bahwa mereka akan menambah kontennya sebanyak mungkin namun mereka juga ingin memastikan konten film tersebut sesuai dengan hukum di wilayah negara yang bersangkutan.