Aktifkan Notifikasimu
Jadilah yang pertama menerima update berita penting dan informasi menarik lainnya.
Hitekno.com - Pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijkan blokir internet di Papua. Karena kebijakan ini, muncul banyak keluhan dari masyarakat.
Karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar pemerintah pusat di Jakarta segera membuka blokir internet di pulau paling timur Indonesia tersebut.
"Banyak keluhan (pemblokiran internet). Makanya, saya harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) karena kericuhan di dua provinsi tersebut.
Baca Juga
-
Tak Tahu Sampai Kapan Blokir Internet di Papua, Menkominfo Minta Maaf
-
3 Temuan Warganet, Jejak Digital Korlap Aksi di Asrama Papua Terkuak
-
Jadi Saksi di Kasus Mahasiswa Papua, Sosok Tri Susanti Bikin Netizen Heran
-
Cegah Penyebaran Hoaks, Kominfo Sempat Persulit Akses Internet di Papua
-
Potret Dua Gadis Cantik Anggota Paskibraka Asal Papua Ini Bikin Terpukau
Hal itu terjadi karena sejak 19 Agustus 2019 ada aksi pembakaran toko, mobil, dan gedung DPRD di Fakfak, Sorong, serta Manokwari oleh massa yang memprotes insiden penangkapan dan umpatan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
"Kondisi di Papua saat ini aman. Intinya situasi aman di Papua. Kalau ada mahasiswa ribut-ribut, kami sudah biasa hadapi. Akan tetapi, kalau pembatasan internet memang dilakukan oleh pemerintah pusat, kami tidak tahu," tambah Lukas.
Meski mengaku pemerintahan dan kondisi perekonomian berjalan tanpa internet, dia berharap blokir internet di Papua tersebut dapat segera dibuka.
"Semua berjalan, semuanya berjalan, kalau masalah pembatasan dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan. Namun, saya harap dalam waktu dekat pemerintah sudah mulai buka kembali. Hanya ini bukan urusan Menkominfo. Ini Menkopolhukam, semua kementerian sepakat untuk tutup akses itu, kepolisian, Menkopolhukam, Menkominfo jadi semua demi kepentingan negara," pungkas Lukas.
Setelah permintaan Gubernur Papua ini, sampai kapan kebijakan blokir internet di Papua ini diberlakukan pemerintah pusat? (Suara.com/ Liberty Jemadu).
Terkini
- Intel Dorong Pengembangan AI untuk Enterprise dengan Gaudi 3
- Dukung QRIS dan BI Fast, Bank Saqu Ikut Meramaikan JakCloth Ramadan 2024
- Melalui Transformasi Digital, PointStar Mendukung Upaya Pemerintah Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 2024
- Grab Dapatkan Sertifikat Penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU RI
- Universitas Indonesia dan Yandex Gelar Seminar AI yang Komprehensif
- Kolaborasi Huawei dan Telkomsel, Hadirkan Modem Orbit Star H2 dengan Paket Kuota FantaSix 150 GB
- Yandex, Kominfo, dan ITB Bahas Pengembangan AI yang Aman dan Beretika
- Aplikasi Merchant BCA Resmi Diluncurkan untuk Pelaku Usaha, Apa Kelebihannya?
- CCTV Tak Cukup Jadi Bukti Kejahatan? Cek Tips Sistem Keamanan Terintegrasi dari Nawakara
- Update Software Samsung Galaxy S24 Series, Hadirkan Pengalaman Display Vivid yang Makin Optimal
Berita Terkait
-
Geger Circle Stone di Tasikmalaya Disebut Bisa Beri Akses Internet Tanpa Kuota, Benarkah?
-
Tips Memilih Internet Service Provider, Simak Rambu-rambunya
-
5 Cara Cek Kecepatan Internet, Bisa dari Laptop dan HP
-
Sinergi dengan Link Net, XL Targetkan 8 Juta Home Pass
-
Sinyal Jelek XL, Ke Mana Pelanggan Harus Komplain?
-
Rincian Smartfren Kuota M dan Kuota L, Hadirkan Triple Bonus dengan Kuota Melimpah
-
Telkom Tanda Tangani Perjanjian, Integrasi IndiHome ke Telkomsel Segera Dilakukan
-
Meriahkan Ramadhan 2023, XL Berikan Bonus Kuota dan Diskon Paket Internet hingga 70 Persen
-
Kerja Sama dengan Takaful, Telkomsel Rilis Bundling Internet RoaMAX Umroh
-
Nokia Usung Misi Sediakan Internet 4G, tapi di Bulan