hitekno.com - Beredar informasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memulangkan para imigran China kembali ke negara asalnya.
Informasi ini telah muncul dan beredar di media sosial Facebook. Akun Facebook Hilda Surya Ningrat telah mengunggahnya pada Selasa (10/3/2020).
Dalam video itu tampak tulisan berbunyi: "Imigran Asal China yang Ada di Jakarta Dipulangkan oleh Anies Baswedan ke Negara Asalnya".
Konten serupa, sebelumnya juga dibagikan oleh pemilik akun media sosial Nana Suryana pada Sabtu (7/3).
Benarkah Anies Baswedan memulangkan imigran China ke negaranya?
Hasil cek fakta dan penelusuran turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, informasi yang beredar tidak benar.
Video yang diunggah oleh akun Hilda Surya Ningrat dan Nana Surya sejatinya merupakan dokumentasi lama mengenai razia yang dilakukan oleh petugas Imigrasi Jakarta Barat.
Pihak Imigrasi melakukan razia Warga Negara Asing (WNA) ilegal di Apartemen Mediterania Garden, Tanjung Duren, Jakarta pada pada Jumat (14/11/2015). Saat itu Jakarta dipimpin oleh Gubernur Basuki Thahaja Purnama alias Ahok.
Sementara, video yang menampilkan sejumlah WNA diamankan juga dibagikan oleh kanal YouTube beritasatu.tv berjudul "Imigrasi Jakbar Tangkap 53 WNA Tiongkok Bermasalah" pada Kamis (17/11/2015).
Unggahan yang mengkaim Anies Baswedan memulangkan WNA China ke negaranya adalah palsu atau hoaks. Konten tersebut sengaja dibagikan dengan narasi menyesatkan.
Hasil cek fakta video tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memulangkan imigran China ke negaranya. Melainkan pihak imigrasi yang melakukan razia WNA ilegal di Apartmen Mediterania. (Suara.com).
Berita Terkini
-
Website Baru Susah Nangkring di Google? Ternyata Ini Rahasia yang Dipakai Banyak Blogger
-
Local Media Community: Masukan terhadap Revisi UU Hak Cipta Demi Masa Depan Ekosistem Media di Indonesia
-
DTI Series 2026 Hadirkan Kolaborasi Pemerintah dan Industri untuk Percepatan Transformasi Digital Indonesia
-
Kolaborasi AI Dataiku dan Palang Merah Singapura Atasi Krisis Bencana
-
Mengapa Kepercayaan Digital di Asia Pasifik Membutuhkan Sistem Terintegrasi