Aktifkan Notifikasimu
Jadilah yang pertama menerima update berita penting dan informasi menarik lainnya.
Hitekno.com - RCTI dan iNews TV telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU tersebut dinilai ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.
Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Seandainya gugatan dikabulkan, maka masyarakat tidak bisa bebas lagi membuat konten video di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya.
Menanggapi gugatan tersebut, pengamat media sosial Enda Nasution menilai bahwa penyiaran di televisi dan platform berbasis adalah dua hal yang berbeda.
Baca Juga
-
Jika Gugatan RCTI Dikabulkan, Tak Lagi Bebas untuk Live di Media Sosial
-
Digelar Secara Virtual, Ini Link Live Streaming Upacara HUT RI Ke-75
-
GoPlay Live, Platform Digital yang Dukung Karya Musisi Indonesia
-
PewDiePie Marah saat Live Streaming Ghost of Tsushima, Ini Penyebabnya
-
Debat di Live Instagram, Maudy Ayunda Trending Topic di Twitter
"Komposisi definisi penyiaran, dalam hal ini kan broadcasting, kenapa (harus) diatur karena menggunakan frekuensi. Sedangkan untuk penyiaran yang dilakukan dengan menggunakan koneksi internet, maka tidak dalam ranah publik yang harus diatur dalam undang-undang," papar Enda Nasution kepada Suara.com, Kamis (27/8/2020).
Jadi, jika yang dipermasalahkan oleh RCTI adalah seputar perizinan perorangan untuk melakukan penyiaran, kata Enda, sebenarnya pasal tersebut tidak perlu ditinjau ulang, atau bahkan hingga digugat.
"Ya menurut saya tidak dikabulkan (Mahkamah Konstitusi). Seperti yang sudah saya sebutkan, untuk penertiban pembuat konten, harus jelas dulu apa ditertibkan. Saya melihat (RCTI) mungkin keberatannya kan lebih karena hak cipta ya. Nah kalau soal hak cipta, ya perlu reinforcement disitu kalau memang terjadi pelanggaran hak cipta," lanjut Enda Nasution.
Seandainya disahkan Mahkamah Konstitusi, Enda Nasution memperkirakan akan ada masalah-masalah baru yang ditimbulkan karena telah melanggar kebebasan berekspresi.
"Ya. Bisa saja (melanggar kebebasan berekspresi)," pungkasnya.
Setali tiga uang dengan Enda Nasution, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/8/2020), mengatakan bahwa solusi masalah perizinan penyiaran tidak sampai harus menggugat pasal yang sudah ada.
Menurutnya, solusi yang diperlukan untuk menengahi masalah ini adalah pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.
Itulah tanggapan pengamat media sosial yang menyebut gugatan RCTI bisa saja menghambat kebebasan ekspresi. (Suara.com/ Tivan Rahmat).
Terkini
- Garmin Run 2024 Asia Series di Indonesia, Perayaan Pecinta Lari Segala Level
- HSPNet Hadirkan Jaringan B3JS dan BDMCS dengan Kapasitas Tinggi
- Intel Dorong Pengembangan AI untuk Enterprise dengan Gaudi 3
- Dukung QRIS dan BI Fast, Bank Saqu Ikut Meramaikan JakCloth Ramadan 2024
- Melalui Transformasi Digital, PointStar Mendukung Upaya Pemerintah Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 2024
- Grab Dapatkan Sertifikat Penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU RI
- Universitas Indonesia dan Yandex Gelar Seminar AI yang Komprehensif
- Kolaborasi Huawei dan Telkomsel, Hadirkan Modem Orbit Star H2 dengan Paket Kuota FantaSix 150 GB
- Yandex, Kominfo, dan ITB Bahas Pengembangan AI yang Aman dan Beretika
- Aplikasi Merchant BCA Resmi Diluncurkan untuk Pelaku Usaha, Apa Kelebihannya?
Berita Terkait
-
Jarang yang Tahu, Anime dan Kartun Ini Jadi Tayangan Pertama RCTI
-
Tanggapan RCTI dan iNews Soal Uji Materi UU Penyiaran
-
MNC Group: Gugatan RCTI di MK Demi Lindungi Kreator Youtube dan Instagram
-
4 Berita Terkini: Ramai Bahas Gugatan RCTI Terkait Live di Media Sosial
-
Netizen Ramai Bahas Gugatan RCTI Terkait Live di Media Sosial
-
Jika Gugatan RCTI Dikabulkan, Tak Lagi Bebas untuk Live di Media Sosial