Staf DPR AS Dilarang Instal TikTok, Dianggap Berisiko Tinggi

Hitekno.com - Staf DPR AS dilarang untuk menginstal TikTok pada semua perangkat smartphone yang digunakannya karena dianggap memberikan resiko tinggi kepada penggunanya.

Larangan ini dikeluarkan melalui memo internal DPR AS yang diperoleh NBC News, dilansir laman The Verge, Kamis (29/12/2022).

Dilaporkan kalau larangan instal TikTok tersebut dikeluarkan oleh kepala administrasi DPR AS, Catherine L Szpindor.

Kantor Cybersecurity CAO percaya TikTok menjadi "berisiko tinggi bagi pengguna" karena kurangnya transparansi mengenai bagaimana perusahaan induknya di China, ByteDance, menangani data pelanggan.

"Staf DPR TIDAK diizinkan mengunduh aplikasi TikTok di perangkat seluler House mana pun," kata memo internal itu.

"Jika Anda memiliki aplikasi TikTok di perangkat seluler House Anda, Anda akan dihubungi untuk menghapusnya." lanjutnya.

Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok, mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa langkah tersebut merupakan sinyal politik daripada solusi praktis untuk masalah keamanan.

Dia mengklaim bahwa larangan tersebut akan berdampak minimal karena sangat sedikit smartphone yang dikelola DPR yang memasang TikTok.

Arahan tersebut mengikuti beberapa upaya lain untuk membatasi penggunaan TikTok di AS karena kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak dan memata-matai orang-orang di AS.

Larangan Instal TikTok oleh Pemerintah AS

TikTok sudah dilarang pada perangkat milik pemerintah di 19 negara bagian dengan alasan masalah keamanan dan RUU pengeluaran omnibus 1,7 triliun Dolar AS, yang disahkan oleh Kongres pada 23 Desember.

Di dalamnya berisi bahasa yang melarang aplikasi pada smartphone yang dikeluarkan untuk karyawan lembaga di cabang eksekutif, dengan pengecualian untuk penegakan hukum, keamanan nasional, dan tujuan penelitian.

Beberapa senator seperti Marco Rubio (R-FL) baru-baru ini menyerukan larangan nasional terhadap TikTok di AS.

Jawaban TikTok

TikTok telah lama membantah bahwa penanganan data penggunanya memprihatinkan, menuduh bahwa data pengguna AS tidak disimpan di China dan informasi tersebut tidak dibagikan dengan pemerintah China.

Perusahaan berjanji "mengatasi setiap masalah keamanan yang telah diangkat baik di tingkat federal dan negara bagian" dalam sebuah pernyataan minggu lalu setelah pengesahan RUU pengeluaran oleh Kongres.

TikTok harus bekerja keras jika ingin meyakinkan pemerintah AS bahwa platform tersebut dapat dipercaya.

Pada 23 Desember, investigasi internal menemukan bahwa beberapa karyawan ByteDance telah mengakses data TikTok jurnalis AS, meskipun sebelumnya mengklaim tidak pernah digunakan untuk menargetkan individu seperti anggota pemerintah AS atau jurnalis.

Senator AS Tetap Main TikTok

Banyak anggota Kongres hadir di TikTok dan meskipun anggota parlemen dan staf DPR AS sekarang diminta untuk menghapus aplikasi tersebut, arahan ini tetap tidak berlaku untuk Senat.

Namun kini paling baru, staf DPR AS dilarang instal TIkTok di perangkat smartphone mereka. (Suara.com/ Dythia Novianty)